Sukses Pemilu 2014 Hanya 60% Setara Partisipasi DPT

Senin, 28 April 2014

Lilik Hariyoso:
"Prestasi KPU Hanya Berhasil Menyenangkan Penguasa, Tidak Bagi Rakyat"

Lilik Hariyoso, Caleg PDIP Dapil 5 terpilih Kembali Duduk di DPRD

Banyaknya kesalahan yang terjadi pada Pemilu (Pemilihan Umum) 2014 kali ini terutama di banyak daerah di Indonesia menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, termasuk bagi para peserta pemilu terutama tokoh parpol (partai politik) dan para caleg (calon legislatif).

Baik caleg yang menang maupun caleg yang kalah mereka hampir mempunyai pengalaman yang sama tentang tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemilihan umum kali ini, bahwa keberhasilan pemilu salah satu indikatornya adalah dilihat dari keikutsertaan rakyat dimana dalam hal ini yang tercatat dalam DPT (Daftar permilih Tetap). Mereka semua sepakat keikut sertaan rakyat yang hanya mencapai 60% adalah bukti tidak maksimalnya kinerja KPU pada pemilu kali ini.

Sebagai dimulai dari pendataan DPT sendiri saja, KPU termasuk gagal menjalankan UU Pemilu atau Peraturan KPU (PKPU) yang sudah jadi juklak (Petunjuk Pelaksanaan)nya. Kesimpangsiuran serta tidak validnya DPT yang dipergunakan pada pemilu kali ini menunjukkan KPU tidak melakukan upaya perencanaan yang baik.


Seharusnya DPT sudah divalidasi atau direvisi dan koreksi selambat-lambatnya 1 tahun sebelum pelaksanaan pencoblosan. Karena dari masa satu tahun itulah pihak pemerintah akan merencanakan penganggaran untuk menggelontorkan dana kebutuhan logistik yang jadi pekerjaan rumah KPU. Namun hal ini tidak bisa direalisir oleh KPU.

Lilik Hariyoso, S.Sos, Caleg PDIP Dapil 5 Raih 6.230 suara

Lilik Hariyoso, caleg PDIP dari daerah pemilihan (dapil) 5 DPRD Kota Bekasi dihubungi hari Sabtu, 26 April 2014 di kediamannya, yang kini termasuk salah satu dari 50 kandidat yang berhasil dan akan duduk di jajaran dewan mengungkapkan bahwa kinerja penyelenggara pemilu kali ini menunjukkan tidak mempunyai perencanaan yang baik dan optimal, sehingga banyak sekali dijumpai kesalahan dan ini menimbulkan permasalahan potensial menjurus kepada pengkondisian agar hasil pemilu bisa dimanipulasi menguntungan penguasa di satu daerah bahkan besar kemungkinan di tingkat nasional. Jika mau ditelusuri kinerja buruk KPU yang tidak terencana dengan baik ini dimulai dari awal-awal penentuan DPT hingga puncaknya penghitungan suara setelah masa pencoblosan.

"Rata-rata yang jadi dan berhasil duduk di dewan adalah mereka yang mau bekerja sungguh-sungguh di grass root (akar rumput), apalagi bagi inkamben (incumbent), jika mereka menjaga hubungan dengan konstituen selama mereka duduk di dewan, kemungkinan besar mereka bisa terpilih kembali. Tapi jika hanya duduk manis tak berbuat buat akar rumput, bagaimana mereka bisa dipilih kembali?" beber Lilik Hariyoso yang pada pemilu ini berhasil mendulang 6.230 suara ditambah suara partainya PDIP sehingga mendapat 1 kursi dari dapil 5.

Melihat pengalaman politik dan rekam jejaknya, Lilik Hariyoso memang bisa dibilang politisi handal, gaya berbicara yang penuh diplomasi penampilan yang akrab dan selalu tahu kapan mengatakan tidak atau ya, membuatnya termasuk salah satu tokoh yang asyik diajak bicara. Tapi apakah itu juga yang membuatnya bisa kembali terpilih menjadi wakil rakyat, maka kita harus melihatnya lebih dalam saat dirinya membangun komunikasi dengan akar rumput melalui banyak orang seperti tokoh penting di tingkat lingkungan seperti RT maupun RW tak terkecuali pengurus Kelurahan. Karena hanya dengan menjaga hubungan baik dengan mereka, maka apa yang kita harapkan bisa dimengerti dan ditangkap oleh mereka, demikian ungkapnya tentang bagaimana seharusnya seorang tokoh masyarakat menjaga konstituen.
Ketidakcermatan perencanaan dan ketidakseriusan menangani penyelenggaraan pemilu adalah bentuk kegagalan KPU dalam bentuk kualitas pemilu kali ini.

Bukan hanya partisipasi rakyat dari segenap lapisan yang tidak sesuai dengan harapan, tapi juga kesiapan teknis para pengelola pemilihan umum yang terseok-seok sehingga membuka celah bagi setan untuk kepentingan kelompoknya dan pada akhirnya mereka yang dirugikan akan melakukan perlawanan secara hukum. Hal ini berarti jadi pekerjaan besar MK (Mahkamah Konstitusi) yang kali sudah menerima sedikitnya 2000-an kasus pemilu yang tak mungkin bisa diselesaikan hingga akhir tahun ini dimana penggantian masa jabatan anggota parlemen dan penentuan pemilihan presiden 2014.

Bukankah ini bisa menimbulkan kecurigaan bahwa ada rekayasa besar dari pihak penguasa yang tak terlihat yang sengaja membiarkan penyelenggaraan pemilu yang legal dan konstitusional berjalan tersendat-sendat.

Sepertinya bangsa Indonesia yang telah 68 tahun merdeka ini memang belum cukup umur untuk bisa menikmati kemerdekaan sejati dimana memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan atau mau mengerti kebutuhan rakyatnya, tentunya dengan cara yang JURDIL (jujur, adil) dan LUBER (langsung, umum, bebas dan rahasia).

Dan sepertinya kejujuran serta keadilan belum bisa dijumpai pada pemilu kali ini, karena disinyalir masih banyak sekali terjadi kesalahan yang berpotensi akan kecurangan. Mungkin pemilu 2014 ini baru memenuhi kriteria "langsung" dari slogannya JURDIL & LUBER.

JURDIL & LUBER

Bagaimana pemilu kali ini bisa dibilang Jurdil dan Luber jika pokok-pokok berikut belum semuanya terpenuhi.

1. Pemilu 2014 belum JUJUR, karena masih banyak didapati ketidakjujuran para penyelenggara pemilu dan peserta pemilu mulai dari penentuan DCS hingga menjelang hari akhir pencoblosan, tidak perduli partai apa pun mereka. Jadi apakah layak hasil pemilu kali ini semuanya diklaim sebagai orang yang jujur dan pantas diberi amanah jadi wakil rakyat, jika ketidakjujuran masih dominan di semua lapisan?

2. Pemilu 2014 belum ADIL, karena masih banyak ditemui kecurangan yang merugikan pihak lainnya bahkan terkadang rakyatpun dirugikan dengan cara berkampanye politik yang bersifat transaksional.

3. Pemilu 2014 belum LANGSUNG? Bisa jadi beberapa daerah mungkin sudah bisa melakukan pencoblosan yang langsung tanpa perantara dalam menentukan calon wakil rakyat. Namun jika diperhatikan ada beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera seperti kepulauan Nias, atau beberapa provinsi di Indonesia bagian timur seperti Sulawesi dan lainnya masih terjadi pemilu yang tidak langsung. Malah ada beberapa kasus dimana surat suara didapati sudah dicoblos dan dengan sengaja dimasukkan ke dalam kotak suara untuk dihitung. Kasus di pulau Nias bahkan sempat direkam kamera ponsel dan ditayangkan oleh televisi swasta, metroTV secara nasional. Sungguh ini satu bentuk pelecehan kepada pemilu oleh sebagian bangsa ini.

4. Pemilu 2014 belum UMUM. Hal ini bisa dilihat dari keikutsertaan seluruh rakyat yang sudah punya hak pilih masih belum maksimal, karena pihak KPU sendiri sudah mengeluarkan data bahwa hanya sekitar kurang lebih 60% dari DPT yang datang ke TPS di seluruh Indonesia. Sungguh ini angka yang mengecewakan meskipun tidak sedikit pihak yang mengatakan pemilu ini katanya lumayan lebih baik. Padahal bisa jadi ini adalah pemilu yang paling besar ketidakikutsertaan pemilihnya, dan itu bukan katanya-katanya.

5. Pemilu 2014 belum BEBAS, karena masih saja dijumpai beberapa warga masyarakat yang diancam jika mereka tak memilih caleg atau partai tertentu maka mereka akan mendapat kesulitan. Penulis memang masih memerlukan data yang membuktikan fakta ini, namun tidak semua saksi dan mereka yang diancam berani menjadi narasumber.

Penandatanganan Pleno Rekap Penghitungan Suara KPUD Kota Bekasi

6. Pemilu 2014 belum RAHASIA, karena masih saja ada pihak-pihak tertentu yang memberikan ancaman kepada sebagai rakyat kecil bahwa jika mereka tidak memilih caleg atau partai tertentu, maka akan dengan mudah dideteksi oleh pihak melalui kerjasama dengan penyelenggara. Hal ini membuktikan bahwa ketidaktahuan rakyat kecil tentang kebebasan dan kerahasiaan memilih adalah hak pribadi semua orang yang tak bisa diganggu oleh siapapun. Lalu mengapa masih ada yang ketakutan, karena penyelenggara tidak pernah melakukan sosialisasi bahwa pemilu itu bersifat bebas dan rahasia, dimana setiap warga negara punya hak bebas dan rahasia memilih siapapun tanpa tekanan. KPU dan jajarannya tidak berhasil melakukan pencerahan kepada para pemilihterutama rakyat kecil, sehingga peristiwa ancaman dan intimidasi pihak tertentu itu terjadi. Sekali lagi penulis sudah sedang mengumpulkan bukti-bukti ancaman ini saat tulisan ini dipublikasikan.

Jadi apakah menurut Anda pemilu 2014 sudah JURDIL dan LUBER?

SidikRizal - webrizal.com

BIODATA CALEG DPRD KOTA BEKASI
DAPIL 1 PDIP NO.URUT 1

Nama lengkap : H.LILIK HARIYOSO, S.SOS
N.I.K. 3275011801600009
Tempat/Tgl Lahir : PD.BRAHRANG / 18-01-1960
Jenis kelamin : Lelaki
Agama : ISLAM
Status : KAWIN
Nama Istri : HJ.NURIYATI
Jumlah Anak : 3

Alamat Rumah :
JL.KUSUMA TIMUR RAYA C7 NO.13
RT.001 RW.003
KEL AREN JAYA
BEKASI TIMUR
KOTA BEKASI
Prov. JAWA BARAT

Pendidikan terakhir : S1
Pekerjaan : ANGGOTA DPRD KOTA BEKASI

Penandatanganan Saksi Hasil Pleno perhitungan Suara KPUD Kota Bekasi

Read more »

Fenomena Menggelembungnya Suara PDIP di Banyak TPS

Minggu, 13 April 2014

Ada Rekayasa Sistematik Penggelembungan Suara PDIP?

Saat membaca twits dari beberapa akun dari kader PKS juga menyebar ke akun-akun pemerhati pemilu tahun 2014 ini, tampak sekali beberapa kesalahan yang entah disengaja atau hanya keteledoran petugas TPS hingga di tingkat kelurahan. Jika hal ini kesalahan tanpa disengaja, pastinya sudah bisa memicu keributan khususnya bagi caleg-caleg partai yang dirugikan. Jika melihat bentuk formulir C1 yang tak jauh dari bentuk surat suara dalam penghitungan perolehan sura caleg, maka sudah bisa dipastikan kesalahan-kesalahan tak disengaja (bila tak mau disebut kecurangan) bisa ditemui justru oleh para saksi caleg dari partai yang ada di dekat atau samping partai yang diduga melakukan kecurangan.


Ada beberapa teori dari terjadinya kesalahan tulis formulir C1 dimana hal ini lebih sering memberikan keuntungan bagi partai tertentu dan merugikan partai lainnya. Menurut pengamatan dari beberapa akun twitter, caleg dari PDIP lebih sering diuntungkan dengan kesalahan tulis petugas di KPPS hingga tingkat kelurahan. Tentunya hal ini berpotensi menumbulkan konflik dengan banyak pendukung caleg partai lainnya.

Sebelum penulis paparkan beberapa kemungkinan yang terjadi mengapa kesalahan ini bisa terjadi, penulis mengumpulkan beberapa link berikut ini.

Kesalahan Pertama
Tidak mengisi rincian perolehan suara pada nama caleg atau lambang partai.
Selembar Formulir C1 dari satu TPS yang tidak lengkap berisi rincian seperti pada gambar berikut, bisa menimbulkan banyak fitnah dan tentunya PDIP yang diuntungkan. Lihat pada link berikut ini: https://twitter.com/frans_surya/status/455358149529059328/photo/1 jelas di sini tampak bahwa rincian suara caleg atau partai tidak diisi oleh petugas, meskipun mereka menandatangani semua. Yang tercantum adalah jumlah total. Lalu dimana rincoan caleg yang mendapat suaranya?

Melihat kesalahan pengisian dan penulisan formulir ini bisa diambil beberapa kemungkinan:
1. Petugas terlalu lelah sehingga kolom-kolom yang seharusnya diisi terlewatkan dan dibiarkan kosong.
2. Petugas dengan sengaja membiarkan kolom perolehan suara kosong termasuk kolom suara partai, dan hanya mengisi jumlah suara sah. Kesengajaan ini bisa dikategorikan kriminal dan juga bisa dimasukkan pelanggaran pidana.
3. Petugas bisa dianggap telah dibayar oleh pihak tertentu untuk sengaja mengosongkan atau salah menulis pada kolom perolehan suara caleg baik di lembar PDIP dengan tujuang menggembungkan suara, atau bisa juga di lembar partai lain dengan tujuan mengempeskan atau mengurangi jumlah perolehan suara.

Kesalahan Kedua

Salah menghitung Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)
Biasanya modus yang dilakukan oleh petugas KPPS adalah dengan memberi angka 1 digit di sebelah kiri pada angka jumlah perolehan suara sah dari Lembar Kolom PDIP.

Modus ini bahkan dengan kontras terlihat sebaliknya pada partai di sebelah kirinya, yakni PKS yang dikurangi jumlah suaranya meski sudah tampak jumlah suara para caleg dan partai yang ada pada kolom masing-masing. Namun total jumlah keseluruhan justru dihilangkan atau dikurangi.

Lihat pada link berikut ini, https://twitter.com/saifious/status/454924283442372608/photo/1

Ketika kesalahan ini hanya insiden kecil di beberapa TPS dan jumlahnya hanya beberapa saja, mungkin tidak menjadi masalah besar. namun bagaimana jika semua 'kesalahan' yang menguntungkan PDIP ini benar-benar terjadi secara sistematis dan disengaja di level terendah yakni KPPS?

Dan bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini sengaja dilakukan oleh sebagian besar petugas di TPS atau juga di tingkat kelurahan? Apakah benar hal ini dilakukan karena efek simpati publik yang hendak memenangkan sosok Jokowi sebagai calon presiden di pemilu tahun ini? Apakah ada rekayasa yang melibatkan uang sehingga begitu banyak petugas di semua level yang tidak memegang amanah bahkan rela mencederai kepercayaan yang diembannya, sehingga mau dengan sengaja menggelembungkan suara PDIP meskipun mereka tidak dibayar?

Apakah mungkin mereka tidak dibayar untuk melakukan keteledoran dan kesalahan yang hampir semuanya seragam dan seperti sudah diatur oleh pihak tertentu? Lalu apakah ada dalang dari semua ini, selain kita menyebutkan "setan" tentunya yang punya kepentingan agar bangsa kita saling curiga mencurigai serta berselisih paham dan ricuh oleh formulir C1 yang menjadi landasan awal penghitungan suara di level terendah?

Semua pertanyaan itu harus dijawab jika tak mau menimbulkan masalah baru yang bisa memicu kericuhan dan perpecahan bagi penyelenggaraan pemilu kali ini. Penulispun tak mau hanya menuliskan semuanya jika datanya hanya ada satu dua.

Permasalahannya adalah kita harus menunggu sampai berapa banyak bukti-bukti foto kesalahan pada lembar formulir C1 ini yang harus dipublikasikan? Karena beberapa pihak menganggap bahwa data yang disampaikan tidak bisa mewakili kesalahan yang bisa dianggap sistematis dan terekayasa secara nasional. Manalah sedikit data bisa mewakili sebanyak itu.

Lain halnya bila hampir di setiap provinsi di seluruh 33 provinsi yang ada, selalu ada satu atau lebih surat suara yang salah atau sengaja dibuat seperti itu dari beberapa TPS. Dan jika jumlahnya cukup signifikan, maka barulah hal ini bisa dimasukkan sebagai bentuk penggelembungan suara secara massiv dan sistematik. Namun jika kurang dari jumlah kejadiannya, maka ini hanyalah fenomena kesalahan kecil biasa.

Dan siapapun yang melihat hal ini terjadi, maka dia harus menunjukkan bukti yang lebih banyak lagi sehingga sampai pada jumlah yang memang pantas untuk dicurigai sebagai sebuah rekayasa massal oleh banyak petugas di TPS hingga KPPS dan level yang lebih tinggi.

Lihat juga link berikut ini https://twitter.com/frans_surya/status/454938768043036672/photo/1

Jika semua data di atas masih kurang, maka tugas semua saksi, bukan hanya pihak saksi dari PKS, tapi juga partai lainnya yang merasa dan mengetahui memang ada upaya sistematik untuk mengumpulkan semua bukti yang ada dengan memfotonya dan mempublikasikannya melalui twitter atau facebook dari telepon seluler mereka. Bukan perkara sulit sebenarnya, namun sepertinya hanya kader-kader partai seperti PKS saja yang mau melakukannya tanpa bayaran. Dan sepertinya itu bukan masalah saya, kecuali menyerahkannya kepada kehendak Allah, karena penulis percaya bahwa makar Allah jauh lebih canggih dan hebat dibanding makar semua manusia di muka bumi.

Kita tunggu saja apa yang terjadi dengan pemilu tahun ini, apakah berjalan dengan mulus, sehingga hasil Quick Count yang sudah mengeluarkan urutan perolehan suara tertinggi mulai dari PDI, Golkar, Gerindra dan lainnya tidak akan berubah banyak dengan hasil Real Count dari pihak KPU maupun KPUD?

Si @dikrizal: pengamat pemilu

Read more »